Template Standar Modul eLearning Unsrat ini dibuat sebagai acuan pembuatan modul-modul eLearning matakuliah di Universitas Sam Ratulangi. Template ini dikembangkan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) Unsrat dengan tujuan untuk menyeragamkan dan memberi standar minimum dalam pengembangan modul eLearning sehingga memudahkan untuk dievaluasi. 

Template Standar Modul eLearning Unsrat ini dibuat sebagai acuan pembuatan modul-modul eLearning matakuliah di Universitas Sam Ratulangi. Template ini dikembangkan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) Unsrat dengan tujuan untuk menyeragamkan dan memberi standar minimum dalam pengembangan modul eLearning sehingga memudahkan untuk dievaluasi. 

Kebijakan kelautan, adalah suatu bidang kajian akademik yang menerapkan pendekatan ilmu sosial dalam menelaah permasalahan terkait penggunaan dan/atau pemanfaatan lautan oleh manusia. Tindakan manusia memengaruhi sumber daya laut lazimnya berlangsung dalam konteks kelembagaan: hukum menetapkan sistem penegakan hak milik, barang-barang dan jasa dipertukarkan melalui pasar. Dengan demikian, permasalahan kebijakan kelautan umumnya bersumber dari kecacatan dan/atau kegagalan kelembagaan. Kecacatan tata kelola dan kelembagaan mencakup ketidakjelasan hak pemilikan, ketidaklengkapan integrasi dari tindakan manajemen publik yang beroperasi di bawah otoritas terpisah, dan pemborosan pencarian rente pada pemangku kepentingan. Sementara imperfeksi/kekurangan pasar ditunjukkan antara lain pada tumpahan minyak, limpasan hara yang mengarah ke eutrofikasi di perairan pesisir, dan eksploitasi berlebihan dari stok ikan komersial. Bahkan tanpa adanya definisi teknis mengenai kegagalan institusional, permasalahan berpeluang timbul ketika keputusan dianggap tidak adil dalam mengalokasikan sumber daya laut.