Modul E-Learning ini mempelajari dan membahas tentang beberapa konsepsi dasar konflik dan konsensus. setelah mempelajari modul E-Learning ini diharapkan dapat memenuhi beberapa target capaian pembelajaran yang sudah ditentukan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN:       

a.       Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan (ekspresi bekerjanya kekuasaan dan implikasinya) yang berkembang dalam masyarakat;

b.      Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami  bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris;

c.       Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik.

d.      Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistemasisasi  masalah politik yang berkembang  dalam masyarakat dari pemerintahan suatu negara;

e.       Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang politik dan pemerintahan, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan;

f.       Mampu membandingkan praktek politik dan pemerintahan suatu negara, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu;

g.      Mampu membangun konsensus (consensus building) dalam proses politik dan pemerintahan;

h.      Mampu menganalisis persoalan politik dan pemerintahan dengan berbagai teknik analisis.

i.        Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

j.        Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data;

k.      Mampu menjelaskan konsep-konsep pemikiran politik Sam Ratulangi yaitu tentang keunggulan kawasan Pasifik sebagai center of gravity dan letak strategis Sulawesi Utara di Pasifik.

l.        Mampu menjelaskan tentang masalah-masalah wilayah perbatasan dgn negara lain, khususnya pengelolaan wilayah perbatasan terkait : 1. Potensi Sumber Daya ; 2. Masalah Batas Wilayah Laut ; 3. Masalah Terorisme.

Mampu menjelaskan proses demokratisasi dan politik dalam perspektif budaya lokal di Sulawesi Utara.